JAKARTA, – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya menawarkan kepada seluruh elemen kekuatan untuk memerangi sindikat ilegal yang terlibat tindak pidana perdagangan orang (TTPO).
Benny mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan sudah memerintahkan agar lima bandar besar TPPO untuk ditangkap.
“Ini artinya perang melawan sindikat ilegal lebih dulu oleh BP2MI dan diikuti oleh perang semesta. BP2MI menawarkan perang semesta melawan sindikat ilegal yang harus diikuti seluruh elemen kekuatan,” ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Namun, Benny heran dengan anggaran BP2MI yang tak kunjung naik selama 3 tahun terakhir. Bahkan, anggaran BP2MI kini turun menjadi Rp 320 miliar.
Benny mempertanyakan bagaimana negara mau serius memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) jika anggaran badan yang dia pimpin saja malah menurun.
“Misalnya jumlah pekerja yang kita tangani itu kan sangat besar. Tidak hanya mereka yang resmi, tapi juga bahkan mereka yang berangkatnya tidak resmi, ilegal,” tuturnya.
Menurut Benny, jika ada PMI yang dideportasi, pulang ke Tanah Air dalam keadaan sakit maupun meninggal, pasti BP2MI yang bertanggung jawab.
Dia lantas mengungkit BP2MI yang kerap menyewa ambulans untuk menjemput para PMI itu di bandara atau pelabuhan.
“Lembaga negara tidak memiliki ambulans untuk memberikan pelayanan bagi pekerja migran yang sakit maupun meninggal. Ini kan aneh,” jelas Benny.
Lalu, Benny mengingatkan bahwa perlindungan terhadap PMI menjadi program prioritas nasional.
Dia menekankan setiap PMI wajib mendapatkan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum, baik sebelum, saat, maupun sesudah bekerja.
Benny pun kembali mengeluhkan kecilnya anggaran BP2MI saat ini. Dia menyebut anggaran BP2MI sangat kontradiktif dengan tanggung jawab mereka.
Untuk itu, Benny meminta tambahan anggaran sebesar Rp 430 miliar. Benny mengatakan nilai itu sudah diformulasikan oleh BP2MI.
“Yang kita sudah formulasi dengan berbagai analisis risiko adalah sebesar Rp 750 miliar. Jadi kalau sekarang Rp 320 miliar kita hanya minta tambahan Rp 430 miliar, dibandingkan badan dan kementerian lain yang anggarannya triliunan rupiah,” terangnya.
“Nah mudah-mudahan dengan semangat pemberantasan TPPO yang menjadi semangat Presiden ya ini tentu menjadi perhatian dari kementerian/lembaga para pemangku kepentingan yang memiliki otoritas untuk menambah anggaran BP2MI benar-benar bisa dengan pendekatan hati nurani mereka bisa mengabulkan apa yang diusulkan BP2MI,” sambung Benny.
Sementara itu, Benny mengklaim Komisi IX DPR telah menyetujui tambahan anggaran BP2MI sebesar kurang lebih Rp 430 miliar.
(*)
