Adaro melalui PT Adaro Clean Energy Indonesia berencana menjual listrik bersih ke Singapura dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan dalam negeri.
Presiden Direktur Adaro Power Dharma Djojonegoro menjelaskan Singapura butuh listrik bersih atau yang berasal dari renewable energy. Ia menegaskan pihaknya siap memfasilitasi hal tersebut, asalkan penjualan sesuai ketentuan pemerintah.
“Kita mau mencoba menyediakan listrik itu, tapi sesuai arahan pemerintah. Oke kita menyediakan listrik ini, harganya jauh lebih tinggi daripada harga di Indonesia, tapi harus menggunakan manufaktur di Indonesia. Jadi, kita harus membikin solar PV supply chain-nya di Indonesia,” tutur Dharma dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).
Dharma menekankan kebutuhan listrik yang akan dikomersialkan harus bisa dibangun di tanah air. Namun, solar PV supply chain kudu dibangun dalam bentuk besar agar ekonomis.
“Bagaimana kita membangun ekosistem solar renewable di Indonesia. Kalau semua kecil-kecil, enggak ekonomis. Harapannya, proyek ini kita bisa membangun solar PV supply chain di Indonesia yang cukup besar sehingga komersial dan bisa cukup bersaing,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyinggung soal keinginan Singapura mendatangkan listrik bersih dari Indonesia. Luhut menegaskan Negeri Singa harus mengimpor produk akhir listrik bersih, bukan bahan mentah.
Namun, Singapura malah meminta bahan mentahnya, dan ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Indonesia. Luhut mengatakan permintaan tersebut menunjukkan Singapura masih memandang Indonesia sebagai negara bodoh.
“Brengseknya Singapura, dipikir kita bodoh saja. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang enggak mau,” katanya di The Westin Hotel, Selasa (9/5)
Mengutip CNBC Indonesia, Luhut menyebut Indonesia ingin proses pembuatan solar panel dilakukan sepenuhnya di dalam negeri. Ia menekankan RI mau membangun industri dalam negeri, mulai dari solar panel, baterai, dan produk turunan selanjutnya.
Dengan begitu, Indonesia ingin mengekspor produk listrik akhir, bukan hanya mengekspor bahan mentahnya saja.
Ia menegaskan penolakan ini dilakukan karena potensi investasi dalam membangun industri solar panel yang cukup besar. Data yang dimiliki Luhut mencatat investasi bisa tembus US$50 miliar atau Rp736 triliun (asumsi kurs Rp14.736 per dolar AS).
“Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual, jangan kau (Singapura) yang mengatur,” katanya.
“Investasi seluruhnya nanti kalau kita lihat bisa potensi ke US$50 miliar,” tutup Luhut.
(*)
