PANGKALPINANG — Rapat dengar pendapat antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan warga Desa Pemali berbuah kesepakatan. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa dari lima poin tuntutan yang diajukan masyarakat, empat di antaranya telah menemukan solusi bersama.
Poin krusial dalam audiensi ini adalah lokasi tambang. Didit menegaskan bahwa warga tidak meminta izin beroperasi di area inti yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan. "Mereka justru meminta area pinggiran tambang yang dinilai lebih aman bagi pekerja," ujarnya.
Permintaan ini menjadi dasar kompromi antara kebutuhan ekonomi warga dan standar keselamatan kerja. Langkah ini dinilai sebagai pendekatan yang lebih realistis dibandingkan pelarangan mutlak yang kerap memicu konflik sosial berkepanjangan.
Agar kesepakatan tidak berhenti di atas kertas, DPRD Babel secara spesifik meminta PT TIMAH Tbk dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mengawal proses pembahasan. Pengawasan ini dinilai krusial untuk memastikan keputusan yang diambil tetap berpihak pada tiga aspek: keselamatan pekerja, keberlangsungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
DPRD menekankan bahwa penyelesaian konflik tambang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan represif semata. Dibutuhkan komunikasi berkelanjutan, pengawasan ketat, dan keberanian politik untuk mencari solusi bersama demi menjaga stabilitas sosial di wilayah penghasil timah tersebut.
Audiensi ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mencoba menyikapi dinamika pertambangan rakyat yang kompleks. Di satu sisi, aktivitas tambang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak warga di Bangka Belitung. Di sisi lain, praktik tambang tanpa izin dan tanpa standar keselamatan kerap menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan.
Dengan adanya kesepakatan ini, DPRD berharap tercipta keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan keselamatan. Warga tetap bisa mencari nafkah, namun dengan risiko yang telah diminimalisir dan di bawah pengawasan pemerintah serta BUMN tambang.