PANGKALPINANG — Rapat yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (21/5/2026), menjadi ajang pencarian solusi atas polemik yang sudah lama mengemuka di wilayah penghasil timah itu. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengonfirmasi bahwa sebagian besar aspirasi warga telah diakomodasi.
“Dari lima tuntutan masyarakat, empat tuntutan sudah diakomodir,” kata Didit usai rapat.
Apa Saja Tuntutan yang Sudah Disepakati?
Meski rincian kelima tuntutan tidak disebutkan satu per satu dalam forum, titik temu yang dicapai mencakup aspek utama yang menjadi keresahan warga. Keselamatan kerja menjadi isu sentral yang disepakati bersama antara pihak perusahaan, perwakilan masyarakat, dan legislator.
DPRD Babel berperan sebagai fasilitator untuk memastikan aktivitas pertambangan rakyat tidak mengorbankan nyawa dan lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai strategis mengingat sektor tambang menjadi denyut nadi ekonomi warga Pemali.
Satu Tuntutan Masih Mengganjal, Apa Isunya?
Satu tuntutan yang belum mencapai kesepakatan tidak disebutkan secara gamblang oleh Didit. Namun, ia memastikan proses mediasi akan terus berlanjut hingga seluruh poin tuntutan rampung dibahas.
“Kami akan terus jembatani komunikasi antara warga dan pihak CV Tri Mitra Resource. Yang penting, kepentingan rakyat dan keselamatan kerja tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Mengapa Tambang Rakyat di Pemali Jadi Polemik?
Aktivitas pertambangan di Kecamatan Pemali memang kerap memicu gesekan antara warga dan perusahaan. Di satu sisi, tambang menyediakan lapangan kerja dan penghidupan bagi ribuan kepala keluarga. Di sisi lain, praktik penambangan yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialog lebih efektif daripada konfrontasi. DPRD Babel berharap kesepakatan yang sudah diraih bisa segera dituangkan dalam nota kesepahaman yang mengikat.
Nasib Tambang Rakyat ke Depan
Ke depan, DPRD Babel akan memantau implementasi hasil audiensi di lapangan. Jika diperlukan, akan ada regulasi tambahan yang memperkuat aspek keselamatan kerja tanpa mematikan roda ekonomi warga.
“Kami ingin tambang rakyat tetap berjalan, tapi dengan standar keselamatan yang jelas. Ini demi kebaikan semua pihak,” pungkas Didit.
