PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan pembentukan posko siber ini bukan sekadar formalitas, melainkan sistem terpadu yang menghubungkan petugas di lapangan dengan pusat komando. "Hari ini, kita bentuk posko berbasis teknologi mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan," ujarnya usai apel gelar pasukan penanggulangan bencana karhutla 2026 di Pangkalpinang, Senin.
Melalui posko ini, petugas desa, kelurahan, dan masyarakat bisa langsung melaporkan jika menemukan titik api atau lahan kering yang berpotensi terbakar. Laporan tersebut kemudian diverifikasi dan diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
"Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka petugas desa, kelurahan dan masyarakat bisa melaporkan melalui posko siber ini," kata Hidayat. Ia menambahkan, petugas gabungan akan dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memadamkan api, sehingga kerugian dampak kebakaran bisa diminimalisir.
Kapolda Kepulauan Babel, Irjen Pol Viktor T. Sihombing, mengaitkan pembentukan posko ini dengan meningkatnya kesiapsiagaan bencana alam dampak kemarau ekstrim akibat fenomena el nino. Pihaknya siap mengerahkan personel kepolisian, TNI, BPBD, dan Basarnas begitu menerima laporan kejadian.
Viktor juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia mencontohkan, membakar sampah yang terlihat kecil pun bisa menjadi bencana besar jika dibiarkan.
"Terkadang membakar sampah kelihatan kecil, namun jika dibiarkan api tersebut akan membesar dan kita harus jaga api tersebut disaat kecil. Kecil menjadi kawan dan jika besar akan menjadi lawan," katanya.
Keberadaan posko siber ini dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan yang selama ini kerap memperlambat penanganan di lapangan. Dengan integrasi data dari berbagai sumber, respons terhadap karhutla diharapkan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain memantau titik panas, posko ini juga akan mengoordinasikan patroli terpadu secara berkala. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif pemerintah daerah menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan.