PT PLN (Persero) berkomitmen menyerap dan menyalurkan energi listrik sebesar 223.584 megawatt hour (MWh) per tahun yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Kota Bekasi. Kapasitas netto sebesar 27,4 MW itu setara dengan kebutuhan listrik sekitar 55 ribu rumah tangga. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan Sponsors Agreement dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dalam agenda Peresmian Pembangunan PSEL Kota Bekasi pada Rabu (26/8).
PANGKALPINANG — PT PLN (Persero) memastikan energi listrik yang dihasilkan dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi bakal dimanfaatkan penuh untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa listrik dari fasilitas berkapasitas 27,4 MW itu akan dipasok kembali ke Kota Bekasi, bukan dialirkan ke wilayah lain.
"Kebutuhan listrik di Bekasi cukup tinggi. Maka, kita mendedikasikan listrik dari PSEL Bekasi ini untuk masyarakat Bekasi. Jadi, sampah Kota Bekasi masuk ke sini (PSEL), kemudian listrik yang dihasilkan kita pasok kembali ke Kota Bekasi," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat.
Proyek yang digarap dengan nilai investasi sekitar Rp 3 triliun ini diproyeksikan menangani lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Angka tersebut setara dengan 70 persen timbulan sampah terolah di Kota Bekasi.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyebut pembangunan PSEL ini menjadi solusi nyata atas darurat sampah yang selama ini dihadapi. Selain menghasilkan energi, fasilitas ini juga dirancang mengurangi emisi karbon sekitar 640 ribu ton setara CO2 per tahun dan menekan kebutuhan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga 90 persen.
"Inisiatif ini diharapkan menghasilkan hampir 1.000 lapangan kerja hijau dan menyediakan energi bersih bagi puluhan ribu rumah tangga. Langkah ini membuktikan bahwa sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Danantara Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi konkret," kata Pandu.
Menurutnya, peresmian ini menandai hadirnya solusi terintegrasi untuk menjawab tantangan darurat sampah di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa selama ini pengembangan PSEL kerap terhambat oleh regulasi dan perizinan yang rumit. Kondisi itu membuat proyek waste to energy berjalan lambat, padahal persoalan sampah terus menumpuk di berbagai daerah.
"Kalau sampah saja kita tidak bisa urus, bagaimana kita mengurus yang lebih besar. Itu perintah Pak Presiden. Aturan mengenai pengelolaan sampah ini, waste to energy, ratusan lebih aturannya. Oleh karena itu, 11 tahun hanya ada dua (proyek). Satu tidak jalan, satu hidup mati-hidup mati. Hampir tidak bisa jalan karena rumit dan ruwet. Nah ini kita rapihkan. Dari sini tinggal tiga (aturan)," ujar Zulkifli.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan bahwa pembangunan PSEL harus diiringi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Ia menekankan pentingnya menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan agar penanganan persoalan sampah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
"Untuk itu, semoga apa yang dicanangkan hari ini bisa berjalan dengan cepat dan mampu merespons apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," kata Dedi.
Sementara itu, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan PSEL bukanlah produksi listrik semata. "Jadi, produk utamanya bukan listrik, tapi produk utamanya adalah lingkungan yang bersih. Listrik hanyalah by-product dari program ini," katanya.