BANGKA TENGAH — Ketua DPC APDESI Bangka Tengah Yani Basaroni menyebut laporan ke Bappenas merupakan tindak lanjut dari pendataan yang dilakukan pemerintah desa di lapangan. Menurut dia, warga yang masuk dalam data tersebut dinilai sangat layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk kriteria penerima dalam sistem pusat.
"Menurut pemerintah desa, ada 1.094 jiwa yang sangat layak mendapatkan bantuan sosial," kata Yani.
Rekapitulasi APDESI menunjukkan Kecamatan Sungai Selan menyumbang jumlah terbanyak, yakni 353 jiwa. Posisi berikutnya Lubuk Besar 252 jiwa, Pangkalan Baru 173 jiwa, Koba 158 jiwa, Simpang Katis 94 jiwa, dan Namang 64 jiwa.
Totalnya 1.094 jiwa dari 32 desa yang tersebar di enam kecamatan. Data tersebut dihimpun dari tingkat desa, bukan dari pengajuan perorangan langsung ke asosiasi.
Yani menjelaskan, mayoritas warga yang dilaporkan tercatat pada desil 6–10 dalam DTSEN. Posisi desil itu menempatkan mereka di luar kelompok penerima bantuan sosial yang ditetapkan pemerintah pusat.
Padahal, kata dia, kondisi riil di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ada warga lanjut usia, janda, kepala keluarga yang sakit, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan ekonomi rentan yang belum tersentuh program bantuan.
Ketidaksesuaian antara data pusat dan kondisi desa inilah yang dibawa APDESI ke Bappenas. Pemerintah desa menganggap DTSEN belum sepenuhnya merekam perubahan sosial ekonomi warga di tingkat bawah.
Yani menekankan, data itu perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemutakhiran. Tujuannya agar penetapan penerima bantuan sosial lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Asosiasi tidak hanya meminta tambahan kuota. Verifikasi lapangan dinilai penting supaya warga yang selama ini terlewat bisa masuk data, sekaligus mencegah bantuan salah sasaran.
Laporan ke Bappenas di Jakarta menjadi jalur asosiasi mendorong perbaikan data di tingkat nasional. APDESI Bangka Tengah berharap hasil verifikasi bisa menjadi dasar pemutakhiran DTSEN di wilayahnya.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Bappenas maupun pemerintah kabupaten soal tindak lanjut laporan tersebut. APDESI menunggu respons sebelum menentukan langkah berikutnya.