PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatatkan performa impresif dengan menduduki peringkat kedua nasional dalam pengendalian inflasi dari total 96 kota di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, laju inflasi di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyentuh angka 0,78 persen.
Angka tersebut menunjukkan selisih yang sangat signifikan dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang berada di kisaran 2,42 persen. Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat setempat.
Kebijakan Pendidikan Gratis Jadi Penahan Laju Inflasi
Salah satu faktor unik yang menopang stabilitas ekonomi di Pangkalpinang adalah kontribusi dari sektor pendidikan. Alih-alih menyumbang kenaikan harga, sektor ini justru mencatat deflasi sebesar 0,46 persen yang secara langsung menahan laju inflasi kota.
Kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah provinsi yang membebaskan iuran pendidikan bagi siswa. Langkah ini tidak hanya berdampak pada angka statistik ekonomi, tetapi juga memberikan ruang fiskal lebih bagi rumah tangga karena berkurangnya beban pengeluaran rutin masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras yang terencana, bukan sekadar keberuntungan sesaat. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk memastikan setiap kebijakan pengendalian berjalan terstruktur.
“Kota Pangkalpinang berada di peringkat kedua dari 96 kota. Inflasi kita saat ini 0,78 persen,” ujar Juhaini usai mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa (5/5/2026).
Mengapa Sektor Transportasi Masih Memberi Tekanan?
Meski secara umum terkendali, struktur inflasi di Pangkalpinang masih menghadapi tekanan dari faktor eksternal. Sektor transportasi menjadi kontributor tekanan terbesar dengan angka 0,46 persen, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat dan tarif angkutan udara.
Di sisi lain, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil di angka 0,16 persen. Pemerintah kota menilai kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi pasar untuk komoditas pokok telah berjalan sesuai jalur, meski tantangan logistik udara tetap perlu diwaspadai.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, menyatakan bahwa pemerintah akan tetap fokus pada tiga pilar utama: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan perlindungan daya beli. Menurutnya, pengendalian inflasi adalah kerja kolektif yang harus dijaga secara berkelanjutan.
“Pengendalian inflasi bukan kerja satu dua pihak. Kami memastikan pasokan tetap tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Prof. Udin.
Wakil Wali Kota Cece Dessy menambahkan, respons cepat di lapangan menjadi kunci stabilitas harga di pasar. Langkah-langkah seperti operasi pasar dan pemantauan harga berkala akan terus diintensifkan untuk meredam fluktuasi harga komoditas penting.
“Stabilitas ini harus dijaga bersama, dengan kerja yang terukur dan respons yang cepat di lapangan. Pemerintah kota akan terus hadir memastikan harga tetap terkendali dan masyarakat terlindungi,” tutur Cece.
