PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta perwakilan Bank Indonesia di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Rabu (15/7/2026). Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengimplementasikan 11 program strategis sebagai bantalan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
Program Unggulan: Intervensi Pasok hingga Subsidi Ongkir
Belasan program tersebut mencakup intervensi langsung di tingkat produsen dan konsumen. Beberapa di antaranya adalah operasi pasar murah, optimalisasi lumbung pangan desa, serta subsidi biaya transportasi untuk komoditas pokok dari sentra produksi ke titik distribusi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail, turut hadir secara langsung dalam rapat. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Rommy Sariu Tamawiwy, bersama para bupati dan wali kota mengikuti jalannya pertemuan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Mengapa Inflasi Babel Butuh Perhatian Khusus?
Sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung memiliki kerentanan terhadap gejolak harga akibat ketergantungan pasokan dari luar pulau. Lonjakan harga bahan bakar dan cuaca ekstrem kerap memicu kenaikan harga cabai, bawang, dan minyak goreng secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan adanya 11 program prioritas ini, Pemprov Babel ingin memastikan bahwa lonjakan harga tidak terjadi saat momentum Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru yang biasanya menjadi puncak permintaan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, juga turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Kolaborasi Lintas Daerah Jadi Kunci
Rapat koordinasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota se-Babel. Sinergi vertikal dan horizontal ini dinilai krusial karena data inflasi di satu daerah bisa berdampak langsung ke daerah tetangga dalam rantai pasok yang pendek.
Gubernur Hidayat Arsani menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas dinas perdagangan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas pertanian, ketahanan pangan, hingga aparat keamanan yang mengawasi kelancaran distribusi.
Target Akhir Tahun: Daya Beli Masyarakat Terjaga
Pemerintah menargetkan implementasi 11 program ini berjalan efektif mulai triwulan ketiga 2026. Dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah diharapkan tidak tergerus. Langkah lanjutan berupa evaluasi bulanan juga akan dilakukan untuk mengukur efektivitas masing-masing program di setiap kabupaten dan kota.
