PANGKALPINANG — Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna memimpin rapat koordinasi percepatan pembentukan dan penguatan tata kelola 42 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kamis. Pertemuan ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi dan menjadi forum untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Target 42 Koperasi, Baru Dua Berdiri
Dessy mengungkapkan, hingga saat ini baru dua KDKMP yang diresmikan. Sisanya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung secepatnya.
"Pemerintah menargetkan pembangunan 42 KDKMP di Kota Pangkalpinang. Pertemuan ini kita laksanakan untuk menyinergikan seluruh pihak terkait agar pembangunan dan pengelolaan koperasi berjalan optimal," ujarnya.
Bukan Daerah Pertanian, Koperasi Disulap Jadi Gerai Sembako dan LPG
Menurut Dessy, pengembangan koperasi di Pangkalpinang tidak bisa disamakan dengan daerah agraris. Karakteristik kota sebagai pusat perdagangan dan jasa harus menjadi acuan utama.
"Kota Pangkalpinang bukan daerah perkebunan atau pertanian. Untuk itu, arah pengembangan koperasi harus menyesuaikan, misalnya menjadi gerai sembako, LPG, dan kebutuhan masyarakat lainnya," jelasnya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi pemerintah dan narasumber untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi pengurus koperasi.
Kendala Lahan dan Asistensi TNI
Perwira Penghubung Kodim 0413/Bangka Mayor Ronal Manik mengakui, ketersediaan lahan di sejumlah desa dan kelurahan menjadi kendala utama. Pihaknya hanya berperan memberikan asistensi dan pendampingan selama proses pembangunan.
"Kami tidak terlibat langsung, hanya membantu dalam bentuk asistensi, termasuk pada proses pengadaan lahan apabila diperlukan," kata Ronal.
Pemilihan lokasi juga menjadi perhatian. Koperasi harus berada di tempat yang strategis dan dekat dengan warga agar mampu memenuhi kebutuhan setempat.
Ke Depan: Pembayaran Digital dan QRIS
Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana mengarahkan pengembangan koperasi ke pemanfaatan teknologi digital. Sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dan layanan fintech lainnya akan diintegrasikan ke seluruh pelayanan koperasi.
"Kami berharap seluruh pelayanan koperasi nantinya terhubung dengan sistem pembayaran digital sehingga masyarakat semakin mudah bertransaksi dan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi warga," ujar Dessy.
