PANGKALPINANG — Pembina YLSABCDI Eko Nurdiansyah menyatakan ketidaksesuaian data desil menjadi persoalan serius di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data desil dipakai sebagai acuan penyaluran bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Jika datanya meleset, warga yang paling membutuhkan justru bisa kehilangan akses.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pergeseran status desil bukan sekadar angka di sistem administrasi. Ada kebutuhan berobat, biaya sekolah anak, dan kebutuhan pangan harian yang bergantung pada akurasi data itu.
Mengapa Data Desil Bisa Meleset
Eko menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah dan perangkat desa dalam proses pendataan warga. Pemerintah desa dinilai paling memahami kondisi riil warganya, tetapi suaranya sering tidak masuk ke sistem.
"Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa yang memahami kondisi warganya secara langsung," kata Eko.
Menurutnya, pendataan yang tidak melibatkan aparat desa berpotensi menghasilkan klasifikasi desil yang jauh dari kondisi sebenarnya. Warga yang rumahnya rusak atau penghasilannya menurun bisa tetap tercatat di desil menengah ke atas.
Dampak ke Bansos, Jaminan Kesehatan, dan Pendidikan
Data desil menjadi pintu masuk sejumlah program negara. Kesalahan klasifikasi bisa membuat keluarga miskin tidak lagi masuk daftar penerima bantuan sosial, kehilangan status penerima jaminan kesehatan, atau gagal mendapat bantuan pendidikan anak.
Dampaknya terasa berlapis. Satu keluarga bisa kehilangan tiga jenis bantuan sekaligus hanya karena status desilnya berubah tanpa dasar fakta di lapangan.
Eko menegaskan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung berhak mendapatkan keadilan atas data yang akurat. Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membuka ruang koreksi bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai.
Usulan Perbaikan Pendataan
YLSABCDI mendorong tiga langkah pembenahan. Pertama, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sebelum penetapan desil. Kedua, verifikasi lapangan bagi warga yang mengajukan sanggahan. Ketiga, transparansi kriteria desil agar masyarakat tahu dasar penilaiannya.
Eko menyebut koordinasi lintas tingkat pemerintahan sebagai kunci. Tanpa itu, persoalan data desil akan terus berulang setiap kali pembaruan basis data penerima bantuan dilakukan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah provinsi maupun dinas sosial setempat terkait sorotan YLSABCDI.
