BANGKA BARAT — Tiga rancangan regulasi yang dibahas terdiri atas satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Slamet Iman Santoso, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung.
Kegiatan dihadiri JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Turut hadir Staf Ahli Bupati Syafriadi Chandra, Sekretaris Inspektorat Daerah Dessy Sarilena Oktavia, dan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Waldi.
Apa Saja Tiga Rancangan Regulasi yang Dibahas
Ranperda pertama mengatur Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini menyentuh struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Dua Ranperkada masing-masing mengatur Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Cina Kota Mentok serta Cadangan Pangan. Regulasi kawasan Klaster Cina menyangkut penataan bangunan dan lingkungan di kawasan bersejarah Kota Mentok.
Ranperkada Cadangan Pangan mengatur pengelolaan stok pangan daerah. Kedua rancangan tersebut dibahas bersama untuk memastikan substansi dan aspek teknis penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengapa Harmonisasi Dianggap Penting
Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung menegaskan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Setiap rancangan regulasi ditelaah agar memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pengharmonisasian bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Johan.
Slamet Iman Santoso menjelaskan proses harmonisasi mencakup pemeriksaan substansi atau materi muatan serta aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan itu memastikan setiap pasal dalam rancangan tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi.
Dampak bagi Warga Bangka Barat
Hasil harmonisasi menentukan apakah tiga rancangan regulasi tersebut layak dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama DPRD Bangka Barat. Regulasi yang tidak tumpang tindih memberi kepastian hukum bagi warga, pelaku usaha, dan perangkat daerah yang menjalankan aturan.
Ranperkada Kawasan Klaster Cina Kota Mentok dan Cadangan Pangan akan berdampak langsung pada penataan kawasan dan ketahanan pangan daerah. Sementara Ranperda Perangkat Daerah mengatur siapa menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten.
Kanwil Kemenkum Babel menyatakan akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang efektif. Tahap selanjutnya menunggu hasil harmonisasi ini sebelum rancangan dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten.
