KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Jakarta — Pemerintah tidak lagi membiarkan komoditas strategis seperti batu bara, nikel, atau kelapa sawit diperdagangkan tanpa pengawasan optimal. Lewat PT DSI, negara akan hadir langsung sebagai pengelola ekspor untuk menutup celah manipulasi data perdagangan yang selama ini merugikan keuangan negara.
Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR, mengatakan banyak negara maju sudah lebih dulu menggunakan instrumen serupa. "Pelajarannya jelas, banyak negara tidak menyerahkan sepenuhnya komoditas strategis kepada mekanisme pasar bebas. Mereka membangun instrumen negara untuk memperkuat posisi tawar nasional," ujarnya, Minggu (31/5/2026).
Menurut Nurdin, Norwegia menggunakan perusahaan negara untuk memastikan kekayaan minyak dan gas bumi menjadi sumber kesejahteraan jangka panjang melalui sovereign wealth fund. Arab Saudi bahkan menjadikan Aramco sebagai alat strategis untuk mengelola produksi, ekspor, dan nilai tambah minyak nasional.
Chile memiliki Codelco yang berperan vital dalam pengelolaan tembaga dan penerimaan negara. Sementara China mengandalkan perusahaan dagang negara seperti COFCO untuk mengamankan rantai pasok pangan dan komoditas strategis.
Meski demikian, Nurdin mengingatkan Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model asing. "Nilai yang perlu diambil adalah negara hadir secara kuat, tetapi perusahaan tetap profesional dan mampu bekerja sama dengan pasar," tegasnya.
Pembentukan PT DSI merupakan tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk BUMN khusus ekspor. Salah satu target utamanya adalah memberantas praktik trade mis-invoicing—perbedaan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan—yang diduga menyebabkan kebocoran nilai ekspor komoditas strategis.
Nurdin menambahkan, BUMN ini akan menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta mengamankan devisa negara. "Semua itu wujud dari kedaulatan ekonomi demi kekayaan SDA untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," paparnya.
Dengan hadirnya PT DSI, pemerintah berharap hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam bisa berjalan lebih optimal. Penerimaan negara dari sektor komoditas pun diyakini tidak lagi bocor akibat praktik manipulasi yang selama ini sulit terdeteksi.