JAKARTA — Langkah konkret mulai digerakkan untuk menyelamatkan petani sawit di Bangka Belitung. DPRD Babel bersama APDESI Babel mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Kamis (4/6/2026), untuk membawa langsung persoalan anjloknya harga TBS yang telah lama membelit para pekebun di provinsi penghasil sawit itu.
Pertemuan yang diterima Plt Dirjen Perkebunan Kementan, Ali Jamil, menghasilkan satu titik terang. Pemerintah pusat berjanji akan segera memanggil perusahaan-perusahaan pabrik kelapa sawit dari seluruh Indonesia untuk membicarakan akar masalah harga TBS yang tidak kunjung membaik.
“Kementan merespons cepat berbagai persoalan yang kami sampaikan,” ujar Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam pernyataan yang dikutip dari audiensi tersebut.
Dalam audiensi itu, rombongan dari Babel menyampaikan secara gamblang kondisi di lapangan. Petani sawit di Bangka Belitung disebut berada dalam tekanan ekonomi akibat harga jual TBS yang terus berada di bawah biaya produksi. Situasi ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan mulai menggerogoti penghasilan utama warga di sejumlah desa.
Didit menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal fluktuasi pasar, tetapi juga menyangkut keadilan bagi petani kecil. “Kami minta ada intervensi langsung dari pusat, jangan sampai petani terus dirugikan oleh rantai perdagangan yang tidak sehat,” tambahnya.
Setelah pertemuan ini, Kementan berencana menggelar rapat koordinasi khusus dengan seluruh pemangku kepentingan di industri sawit. Panggilan terhadap perusahaan PKS menjadi langkah awal untuk menekan praktik yang dinilai merugikan petani hulu.
DPRD Babel pun berkomitmen untuk terus mengawal janji Kementan ini hingga ada kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh pekebun sawit di kampung-kampung. “Kami tidak akan berhenti di sini. Ini baru awal,” ujar Didit.