KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara KKP dengan PT Danareksa (Persero) yang telah diteken sebelumnya. Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Ngurah Wirawan, menyebut kawasan industri modern tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib berkontribusi menjaga kelestarian alam.
"Kami ingin memastikan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak terabaikan. Ini adalah keseimbangan yang harus dijaga," ujar Ngurah dalam pernyataan resminya.
Ruang lingkup kemitraan ini mencakup empat poin utama. Pertama, penataan ruang laut yang lebih tertib dan terintegrasi. Kedua, program rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir yang rusak. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar kawasan. Keempat, sosialisasi kebijakan pengelolaan ruang perairan.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pengelolaan karbon biru melalui konservasi hutan mangrove. Ekosistem bakau dinilai vital sebagai penyimpan karbon alami sekaligus benteng perlindungan daratan dari abrasi dan kerusakan lingkungan.
Saat ini, Holding BUMN Danareksa membawahi tujuh kawasan industri dengan total lahan mencapai 7.800 hektare. Kawasan-kawasan itu telah menjadi rumah bagi lebih dari 1.600 penyewa dari 25 negara dan menyerap sekitar 300.000 tenaga kerja.
KITB sendiri berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Status ini menuntut standar pengelolaan tinggi dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga harmoni antara operasional industri dengan lingkungan sekitar.
Ngurah Wirawan berharap model sinergi antara industri dan lingkungan di Batang ini bisa menjadi percontohan bagi kawasan industri lain di Indonesia. Ia optimistis keberhasilan model ini akan membawa manfaat ekonomi yang lebih luas tanpa mengorbankan kelestarian alam nusantara.
Langkah ini juga selaras dengan visi Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kedaulatan maritim dan program hilirisasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan yang tetap memperhatikan nilai keadilan bagi masyarakat pesisir.