PANGKALPINANG — Selama bertahun-tahun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengaku hanya mampu menyalurkan bantuan darurat ke lokasi bencana tanpa pernah menghitung berapa besar kerugian yang diderita masyarakat. Kini, celah itu coba ditutup dengan pembentukan Tim Jitupasna.
"Selama ini, kita tidak menghitung berapa kerugian daerah terdampak bencana. Misalnya, kejadian bencana banjir di Desa Lubuk kemarin, berapa kerugian masyarakat, berapa kerusakan lahan pertanian dan lainnya," kata Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Babel, Budi Utama, di Pangkalpinang, Sabtu.
Tim Jitupasna ini merupakan gabungan dari berbagai dinas dan instansi terkait. Tugas utamanya bukan sekadar mendata, melainkan mengkaji dan menilai dampak bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga angin puting beliung.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Dengan data yang akurat, pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan sosial masyarakat diharapkan bisa lebih terarah.
"Pembentukan Jitupasna ini penting, guna mempercepat pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana alam," ujar Budi Utama.
Salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah penanganan pascabencana di sektor pertanian. Jika sebelumnya bantuan hanya bersifat umum, nantinya Dinas Pertanian akan turun langsung mendata kerusakan lahan, menghitung kerugian akibat gagal panen, hingga menganalisis kondisi tanah apakah masih layak tanam.
"Kita akan segera melatih tim Jitupasna ini dengan menggunakan anggaran perubahan tahun ini," kata Budi Utama.
Pelatihan ini menjadi krusial karena tim harus mampu menyusun data kerugian yang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Data inilah yang nantinya digunakan untuk mengajukan anggaran pemulihan ke pemerintah pusat maupun daerah.
Pembentukan tim ini menandai perubahan pendekatan dalam penanganan bencana di Bangka Belitung. Dari yang semula reaktif—hanya mengirim bantuan logistik—kini mulai beralih ke tahap perencanaan pemulihan jangka panjang.
Dengan adanya Jitupasna, pemerintah daerah tidak hanya tahu berapa karung beras yang dibagikan, tetapi juga berapa nilai ekonomi yang hilang akibat bencana. Hal ini penting untuk menentukan skala prioritas pembangunan kembali di wilayah yang paling parah terdampak.