Sebanyak 22 sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, masuk program revitalisasi fasilitas pendidikan yang didanai pemerintah pusat. DPRD setempat memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk di SMP Negeri 1 Pangkalanbaru yang menyerap anggaran hampir Rp2 miliar.
KOBA — DPRD Kabupaten Bangka Tengah menyatakan dukungannya terhadap program revitalisasi yang menyasar 22 sekolah di daerah itu. Program yang menggunakan bantuan pemerintah pusat ini mencakup tiga SMP, 11 SD, dan delapan sekolah TK/PAUD yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus menegaskan dukungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan diikuti komitmen pengawasan di lapangan. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan di SMP Negeri 1 Pangkalanbaru bersama anggota Komisi II DPRD dan Dinas Pendidikan setempat.
SMP Negeri 1 Pangkalanbaru menjadi salah satu sekolah dengan alokasi dana revitalisasi terbesar. Anggaran yang digelontorkan mencapai hampir Rp2 miliar, dan proses pengerjaan di lokasi itu telah berjalan sekitar dua hingga tiga pekan terakhir.
Untuk jenjang SMP, dua sekolah lain yang menerima bantuan serupa adalah SMP Negeri 2 Namang dan SMP Negeri 1 Sungai Selan. Ketiganya menjadi prioritas karena dinilai membutuhkan pembenahan fasilitas agar layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Batianus menekankan bahwa kehadiran dewan dalam proses ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukan. "Ketika kementerian sudah memberikan bantuan kepada Kabupaten Bangka Tengah, kami berharap DPRD bersama organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan pengawasan yang baik," ujarnya di Koba, Kamis.
Ia menambahkan, pengawasan tersebut akan dilakukan secara berjenjang. "Ke depan kami akan menurunkan DPRD untuk betul-betul mengawasi ini sehingga anggaran ini betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran," tegas Batianus.
Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Darma, menyebut pengawasan harus menyentuh aspek teknis di lapangan. Pihaknya akan ikut memantau pekerjaan sejak awal hingga selesai, termasuk soal kualitas material dan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan.
"Kami di Komisi II tentu akan ikut melakukan monitoring. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat ini harus betul-betul memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik," kata Darma.
Menurut Darma, evaluasi juga perlu menyoroti ketepatan waktu penyelesaian proyek. Ia menilai sinergi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah harus terus dijaga agar program revitalisasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelajar.