JAKARTA — Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menuai cibiran warganet setelah aksinya tertawa sambil menjulurkan lidah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII terekam dan beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Moreno sedang melakukan panggilan video dengan ekspresi tertawa sambil menjulurkan lidah di tengah jalannya rapat.
RDP Komisi XII yang berlangsung di Jakarta itu membahas topik strategis, di antaranya realisasi program mind.id, hilirisasi, serta tata kelola dan tata niaga mineral dan batubara. Topik tersebut dinilai warganet sebagai pembahasan serius yang seharusnya dihadapi dengan sikap sesuai.
Moreno telah menyampaikan permohonan maaf ke hadapan publik atas tindakannya. Namun warganet menilai permintaan maaf itu belum cukup menutupi sikap yang ditunjukkan dalam rapat.
Banyak warganet menyoroti bahwa sebagai wakil rakyat, Moreno semestinya menjaga etika selama rapat berlangsung. Sikap tertawa sambil menjulurkan lidah dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab seorang anggota dewan.
Video yang memperlihatkan aksi Moreno menyebar cepat di media sosial dan memicu gelombang komentar. Sebagian warganet menyindir sikapnya dengan sebutan yang menyoroti kelayakan seorang anggota DPR.
Kritik warganet menyasar pada dua hal: sikap selama rapat dan topik yang sedang dibahas. Mereka menilai pembahasan soal program strategis mind.id, hilirisasi, serta tata kelola dan tata niaga mineral dan batubara semestinya mendapat perhatian penuh dari peserta rapat.
Moreno Soeprapto merupakan anggota DPR RI yang duduk di Komisi XII. Komisi ini membidangi sejumlah sektor strategis, termasuk energi dan sumber daya mineral.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Moreno maupun dari pihak Komisi XII terkait aksi dalam rapat tersebut. Permohonan maaf yang telah disampaikan Moreno menjadi satu-satunya tanggapan yang beredar ke publik.
Warganet berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Sorotan publik terhadap etika rapat dinilai wajar mengingat rapat tersebut membahas kebijakan yang berdampak luas.