TANJUNGPANDAN — Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani menyatakan rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap raperda itu tidak memenuhi syarat kuorum. Dari 17 anggota yang diwajibkan hadir, hanya 11 orang yang datang ke ruang sidang.
"Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Belitung hari ini dengan berat hati harus kami tunda karena anggota yang hadir tidak kuorum," kata Vina di Tanjungpandan, Rabu.
Selisih enam anggota itu menjadi penyebab utama agenda pengesahan Perubahan APBD 2026 batal digelar sesuai jadwal. Vina menyebut aturan tata tertib sebenarnya memberi ruang penjadwalan ulang dalam rentang dua jam.
Enam Anggota Berhalangan, dari Bimtek Partai hingga Umrah
Vina merinci sejumlah anggota dewan tidak bisa hadir karena mengikuti bimbingan teknis partai. Wakil Ketua II DPRD Belitung sedang menjalankan ibadah umrah.
Sebagian anggota lain masih berada di luar kota dan belum kembali ke Belitung saat rapat digelar. Kondisi itu membuat pimpinan dewan menilai penundaan singkat dua jam tidak akan cukup.
"Secara aturan tatib, penundaan sebenarnya dapat dijadwalkan kembali dalam rentang waktu dua jam. Namun, karena posisi sebagian besar anggota yang belum berada di Belitung, diambil keputusan untuk menunda rapat secara lebih lanjut," ujarnya.
Substansi Anggaran Sudah Clear, Kendala Murni Kehadiran
Vina menegaskan penundaan ini tidak berkaitan dengan kendala substansi materi pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran perubahan, KUA-PPAS, serta pembahasan bersama masing-masing komisi dan mitra kerja disebut telah selesai dan disepakati dengan baik.
"Terkait substansi materi yang akan dibahas, secara keseluruhan sudah clear dan tidak ada masalah," katanya.
Menurut Vina, kendala yang terjadi murni persoalan kehadiran anggota. Banyak anggota berhalangan akibat agenda kedinasan luar kota, tugas partai, maupun posisi yang masih berada di luar pulau.
DPRD Jadwalkan Rapat Badan Musyawarah Susun Ulang Jadwal
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Belitung akan segera menggelar rapat Badan Musyawarah. Forum itu bertugas menyusun ulang jadwal pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Belitung TA 2026.
Belum ada keterangan resmi soal tanggal baru paripurna tersebut. Keputusan penundaan ini membuat pengesahan Perubahan APBD 2026 menunggu jadwal baru hasil kesepakatan Badan Musyawarah.
