KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Muhammad Qodari menyebut aksi sejumlah mahasiswa yang merangsek panggung dan membentangkan spanduk penolakan di acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM sebagai bentuk amarah yang tidak proporsional. Ia menekankan bahwa ketidaksetujuan seharusnya dijawab dengan dialog lanjutan, bukan dengan interupsi sepihak.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue, maunya dia saja," kata Qodari di Jakarta, Rabu (17/6).
Anomali di Tengah Diskusi yang Tertib
Acara yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berjalan lancar. Qodari mencatat bahwa sebagian besar mahasiswa merestui acara tersebut dan otoritas kampus pun mengetahuinya.
"Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujar Qodari, menambahkan bahwa aksi tersebut lebih didorong oleh emosi ketimbang substansi perbedaan pendapat.
Tuntutan Hentikan MBG: Antara Politik dan Teknis
Menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari membedakannya ke dalam dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan bersifat politik yang menurutnya tidak ada ruang negosiasi karena program tersebut merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang telah dimenangkan dalam pemilu.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," tegas Qodari.
Kedua, ketidaksetujuan bersifat teknokratis. Untuk kategori ini, Qodari membuka ruang perbaikan teknis jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang lahir dari kegelisahan Prabowo mengatasi stunting tersebut.
96 Juta Pemilih sebagai Mandat Rakyat
Qodari mengingatkan mahasiswa untuk melihat gambaran besar demokrasi elektoral. Sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia telah memilih Prabowo beserta satu paket program kerja dan visi-misinya, termasuk MBG.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," jelas Qodari.
Ia menekankan bahwa dialog tetap menjadi jalan paling proporsional dalam menyelesaikan perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah. "Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah," pungkasnya.
