BANGKA TENGAH — BPK mengidentifikasi kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang tersebar di Dinas Kesehatan, RSUD Drs. H. Abu Hanifah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Seluruh proyek tersebut telah dinyatakan rampung 100 persen dan dibayar lunas kepada penyedia.
Seluruh Proyek Dinyatakan Selesai, Fisik di Lapangan Berbeda
Hasil pemeriksaan fisik BPK menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak. Meski pembayaran sudah dilakukan penuh, temuan ini mengindikasikan potensi kerugian negara yang perlu ditindaklanjuti.
BPK pun merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menertibkan administrasi dan melakukan penyesuaian atas temuan tersebut. Rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Empat Perangkat Daerah Terdampak, Total Delapan Paket Pekerjaan
Delapan paket pekerjaan yang diperiksa merupakan proyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Keempat perangkat daerah yang menjadi lokus temuan adalah Dinas Kesehatan, RSUD Drs. H. Abu Hanifah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Meski laporan hasil pemeriksaan telah dirilis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Bangka Tengah mengenai langkah konkret yang akan diambil. BPK sendiri meminta agar rekomendasi yang diberikan segera dijalankan untuk mencegah pengulangan kasus serupa.
Apa Langkah Pemkab Bangka Tengah Selanjutnya?
Biasanya, tindak lanjut atas temuan BPK berupa pengembalian kelebihan pembayaran oleh penyedia jasa atau penyesuaian administrasi kontrak. Proses ini menjadi tolok ukur kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip akuntabilitas keuangan publik.
Masyarakat pun dapat mengawal proses ini melalui akses informasi publik yang disediakan oleh Inspektorat daerah setempat. Transparansi menjadi kunci agar potensi kerugian negara dapat diminimalkan.
