PANGKALPINANG — Kondisi fiskal Kepulauan Bangka Belitung pada paruh pertama 2026 menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Kanwil DJPb Babel, Muhamad Mufti Arkan, menyatakan bahwa pendapatan negara tumbuh kuat dan belanja berjalan akseleratif.
Realisasi pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2,15 triliun atau 40,56 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp5,29 triliun. Angka ini melesat 24,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pajak Jadi Motor Utama Pendapatan
Penerimaan pajak berkontribusi paling besar dengan realisasi Rp1,92 triliun, tumbuh 27,79 persen secara tahunan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp152,35 miliar, naik 25,28 persen.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp76,81 miliar, setara 71,60 persen dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan aktivitas ekspor-impor yang tetap bergerak di Babel.
Belanja Modal Pemerintah Pusat Naik Dua Kali Lipat
Dari sisi belanja, realisasi APBN regional mencapai Rp4,44 triliun atau 52,54 persen dari pagu Rp8,46 triliun. Pertumbuhan belanja secara tahunan tercatat 0,24 persen, namun komposisinya berubah drastis.
Belanja pemerintah pusat di Babel tumbuh 26,09 persen secara tahunan menjadi Rp1,48 triliun. Yang menarik, belanja modal melonjak 104,91 persen, menandakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset oleh instansi vertikal di daerah.
"Realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp2,97 triliun atau 55,09 persen dari target APBN," ujar Mufti Arkan di Pangkalpinang, Jumat.
KUR dan UMI Terserap Hampir Separuh Target
Kanwil DJPb Babel juga mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp838,99 miliar kepada 11.653 debitur, atau 50,09 persen dari target Rp1,67 triliun. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) tersalur Rp51,62 miliar kepada 9.163 debitur.
Kabupaten Bangka menjadi wilayah dengan penyerapan tertinggi untuk kedua skema pembiayaan tersebut. Angka ini menunjukkan sektor produktif mulai bergerak, terutama di sektor usaha kecil dan mikro.
"Kita akan terus menjaga APBN regional agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah," tutup Mufti Arkan.
