PANGKALPINANG — Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025. LHP diterima pemkot pada Juni 2026.
Kelebihan Bayar Rp63,87 Juta
BPK mengidentifikasi kekurangan volume pada sejumlah item pekerjaan di empat proyek Pustu. Selisih volume kontrak dan realisasi di lapangan memicu potensi kerugian negara Rp63,87 juta. Angka tersebut merupakan akumulasi dari empat proyek yang diperiksa.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari audit laporan keuangan tahunan. Temuan itu tercatat dalam LHP sebagai catatan yang wajib ditindaklanjuti Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang selaku pengguna anggaran.
Empat Proyek Dikerjakan Satu Perusahaan
Empat proyek bermasalah meliputi Pustu Pasir Putih, Pustu Rawa Bangun, Pustu Selindung, dan Pustu Sriwijaya. Seluruhnya dikerjakan oleh CV MeBaSe. Sementara Pustu Melintang dikerjakan CV DiJaBe dan dinyatakan bebas temuan.
Konsentrasi pengerjaan empat proyek pada satu perusahaan mengundang pertanyaan. Meski tak melanggar aturan lelang, praktik ini berisiko akibat minimnya pengawasan silang.
Apa Langkah Pemkot Selanjutnya?
Pemerintah Kota Pangkalpinang, melalui Inspektorat dan Dinas Kesehatan, diminta segera menindaklanjuti temuan BPK. Jika terbukti ada kekurangan volume, potensi kelebihan bayar wajib dikembalikan ke kas daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan maupun CV MeBaSe.
