KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Instruksi tersebut menjadi babak baru dalam dinamika negosiasi yang alot antara Washington dan Teheran. Trump secara spesifik mencontohkan pengeboman kapal perang USS Cole pada tahun 2000 dan menuntut kompensasi bagi keluarga "ratusan ribu pengunjuk rasa tak berdosa yang telah dibunuh oleh Iran selama 50 tahun terakhir" dalam unggahannya.
"Iran 'meminta kompensasi atas kerusakan yang mereka alami selama konflik militer lima bulan terakhir. Saya juga menuntut kompensasi dari Iran atas semua orang yang telah mereka bunuh dan lukai parah akibat bom pinggir jalan dan berbagai konflik'," tulis Trump di Truth Social, melansir Al Arabiya dari AFP.
Kronologi Tekanan AS dan Kebuntuan di Selat Hormuz
Langkah ini diambil di tengah kebuntuan yang berlarut. Pekan lalu, Trump sempat mengancam akan menyerang Iran "dengan sangat keras" yang berpotensi menyasar infrastruktur sipil. Namun, ia kemudian mundur dan menyiratkan kesepakatan damai sudah dekat.
Dalam wawancara yang diterbitkan Axios pada hari Minggu, presiden AS itu disebut tidak menunjukkan frustrasi terhadap sikap Iran yang menunda kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz. Teheran bersikeras AS harus lebih dulu mengakhiri blokade pelabuhan dan mencabut sanksi industri minyak.
Kendali Penuh AS dan Dampaknya ke Ekonomi Global
Pada hari Senin, Trump menegaskan militer AS telah melakukan penyisiran ranjau di seluruh selat tersebut dan kini memegang kendali penuh atas jalur perairan strategis itu. Pernyataan ini keluar di tengah lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh pemblokiran selat oleh Iran.
Guncangan ekonomi dunia akibat macetnya negosiasi itu memberikan tekanan politik tersendiri bagi Trump menjelang pemilihan umum paruh waktu AS pada November mendatang. "Saya telah menginstruksikan perwakilan saya untuk memasukkan hal ini secara tegas ke dalam setiap dan semua negosiasi di masa mendatang," ujarnya.
Tuntutan kompensasi ini mempersulit jalan menuju kesepakatan. Iran selama ini menempatkan pencabutan sanksi dan pengakhiran blokade sebagai prasyarat utama, sementara AS kini menambahkan klaim finansial atas korban konflik masa lalu ke dalam daftar tuntutannya.
