KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di Hambalang, Jawa Barat, Minggu sore (9/8/2026), tidak hanya membahas soal energi terbarukan. Di sela-sela agenda strategis tersebut, Kepala Negara secara spesifik menyoroti struktur organisasi BUMN yang dinilai terlalu gemuk.
Juru Bicara Presiden, Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa Prabowo meminta pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. "Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujarnya.
Alasan Struktur BUMN Harus Ramping
Perintah ini lahir dari kekhawatiran terhadap rantai birokrasi yang panjang. Menurut Teddy, penyederhanaan struktur tersebut diarahkan agar pengambilan keputusan di lingkungan BUMN tidak lagi terhambat oleh hierarki yang berlapis-lapis.
Presiden menilai struktur yang ramping akan membuat perusahaan negara lebih gesit. Harapannya, produktivitas meningkat dan efisiensi terjaga, sehingga proses bisnis berjalan lebih cepat dan tidak tersendat oleh birokrasi yang panjang.
Ini bukan sekadar instruksi simbolis. Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas sebagai fondasi penguatan kinerja BUMN. Dengan struktur yang lebih sederhana, diharapkan setiap program strategis pemerintah bisa dieksekusi tanpa hambatan administratif yang berbelit.
B50 dan Bioetanol, Agenda Energi di Balik Pertemuan
Selain soal struktur, pertemuan di Hambalang itu juga menjadi ruang bagi Simon A. Mantiri untuk melaporkan perkembangan Program Mandatori B50—biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati—yang telah diluncurkan Presiden pada Juli 2026. "Presiden Prabowo menerima Dirut PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang," kata Teddy.
Dalam kesempatan yang sama, bos Pertamina itu juga memaparkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan mandatori bioethanol yang tengah disiapkan pemerintah. Dua program energi terbarukan ini menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.
Pemerintah memang tengah gencar mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kemandirian energi nasional. Arahan pemangkasan struktur korporasi yang disampaikan Prabowo diharapkan membuat Pertamina dan BUMN lain bergerak lebih lincah dalam menjalankan program-program strategis semacam ini.
Dengan struktur yang lebih ramping, Presiden berharap BUMN mampu merespons kebutuhan pasar dan kebijakan pemerintah secara lebih cepat, produktif, dan efisien.
