Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mencatat capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) naik dari 94,8 persen pada 2024 menjadi 99 persen pada 2025, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenaikan itu dibahas dalam pertemuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia Perwakilan Babel untuk memperkuat penerapan transaksi nontunai di lingkungan pemda.
MENTOK — Bupati Bangka Barat Markus menyatakan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak sekadar soal teknologi, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan. Pihaknya menilai transaksi elektronik berdampak langsung pada transparansi, efisiensi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah berbagai jenis transaksi. Kita juga sudah memperkuat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait dalam upaya peningkatan pelayanan sektor ini, salah satunya dengan Bank Indonesia Perwakilan Babel," kata Markus di Mentok, Rabu.
Skor Indeks ETPD Bangka Barat Tertinggi di Babel
Capaian indeks ETPD Kabupaten Bangka Barat berada di tahap digital dengan skor 99 persen pada 2025. Angka itu naik dari 94,8 persen pada 2024 dan menempatkan Bangka Barat sebagai pemerintah daerah dengan skor tertinggi di Provinsi Babel.
Posisi Bangka Barat dalam Championship TP2DD Bank Indonesia juga melonjak. Pada 2023 daerah itu berada di peringkat 94, naik ke posisi 77 pada 2024, lalu melesat ke posisi 18 pada 2025.
"Pertemuan tersebut adalah wujud nyata komitmen Pemkab Bangka Barat untuk mempercepat ETPD, transformasi digital dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya mendukung transparansi dan efisiensi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Dua Kendala yang Masih Dihadapi
Markus mengakui penerapan transaksi nontunai di Bangka Barat belum sepenuhnya mulus. Keterbatasan sumber daya manusia aparat pemerintah daerah menjadi salah satu penghambat.
Faktor kedua, kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah secara elektronik masih rendah. Pemkab meminta BPD Bank Sumsel Babel Cabang Mentok membantu mempercepat implementasi transaksi nontunai.
"Kami sudah meminta BPD Bank Sumsel Babel Cabang Mentok untuk membantu mempercepat implementasi transaksi nontunai," kata Markus.
Bank Indonesia Diapresiasi atas Pendampingan
Markus mengapresiasi pendampingan Bank Indonesia kepada Pemkab Bangka Barat, khususnya dalam pengisian survei indeks ETPD dan optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan daerah. Kerja sama itu disebut akan terus diperkuat.
"Kerja sama akan terus diperkuat agar indeks ETPD dan transaksi nontunai di tengah masyarakat berkelanjutan," ujarnya.
Dukungan yang diharapkan mencakup penyediaan layanan, pendampingan teknis, penguatan infrastruktur informatika dan jaringan, serta edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemkab meyakini kombinasi itu membuat implementasi transaksi nontunai berjalan optimal.
Perangkat Daerah Diminta Disiplin Evaluasi
Seluruh organisasi perangkat daerah diingatkan berkomitmen melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi transaksi secara elektronik. Langkah itu dinilai penting agar digitalisasi berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik.
"Kepada seluruh organisasi perangkat daerah kami juga selalu mengingatkan agar berkomitmen melaksanakan, memantau dan mengevaluasi transaksi secara elektronik, langkah in penting untuk memastikan digitalisasi berjalan efektif sekaligus berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik," kata Markus.
