Politikus PDIP Johan Budi mengaku ‘Dewan Kolonel’ yang sempat ia gagas membuat hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjarak. Padahal, Johan menjabat sebagai Juru Bicara Presiden pada 2016 hingga 2019.
Tak hanya dengan Jokowi, Johan merasa hubungannya dengan para anggota fraksi PDIP pun menjadi renggang karena Dewan Kolonel.
“[Berjarak] sama banyak orang gara-gara Dewan Kolonel itu, sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres ya. Jadi kayak menjaga jarak gitu. Saya juga enggak tahu termasuk di lingkungan di fraksi juga. Saya merasa itu, tapi mungkin orang enggak merasa ya,” kata Budi dalam Podcast ‘What the Fact! Politics’ CNNIndonesia.com yang tayang pada Selasa (27/6).
Ia menceritakan sejak dirinya mendapat surat peringatan dari DPP PDIP, lantai tujuh Gedung Nusantara I DPR RI yang merupakan lantai fraksi menjadi sepi. Padahal, kata dia, sebelumnya lantai tersebut selalu ramai anggota PDIP.
“Dulu di lantai tujuh itu ya di fraksi itu sering banyak orang. Begitu ada SP itu sepi sekarang. Cuma saya sama beberapa orang aja yang rajin ke situ. Untuk apa, untuk diskusi-diskusi tentang apa saja di situ,” ucap dia.
Dewan Kolonel merupakan organisasi nonstruktural yang diinisiasi Johan Budi dan beranggotakan sejumlah perwakilan fraksi PDIP di DPR. Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden di 2024.
Namun, Dewan Kolonel dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan partai karena dianggap melangkahi wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Johan pun dicopot dari jabatan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan dipindahkan ke Badan Legislasi (Baleg), selain tugas pokoknya sebagai anggota Komisi III.
Saat itu Johan membantah pergantiannya itu terkait dengan langkahnya menginisiasi Dewan Kolonel. Adapun saat ini PDIP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
[CNN]
