PANGKALPINANG — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 mengonfirmasi bahwa nilai investasi daerah bertambah signifikan tanpa adanya suntikan dana segar dari APBD. Kenaikan Rp4,56 miliar itu sepenuhnya berasal dari penyesuaian nilai investasi berdasarkan bagian kepemilikan pemerintah terhadap laba yang diperoleh masing-masing badan usaha.
PDAM Tirta Pinang: Kontributor Terbesar dengan Kenaikan Rp2,24 Miliar
PDAM Tirta Pinang masih menjadi andalan utama investasi Pemkot Pangkalpinang. Nilai penyertaan modal pada perusahaan air minum daerah itu mencapai Rp75,06 miliar, bertambah Rp2,24 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp72,81 miliar.
Kenaikan tersebut berasal dari bagian laba PDAM sebesar Rp2,46 miliar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Pemerintah Kota Pangkalpinang tercatat memiliki 91,36 persen saham di perusahaan tersebut.
BPRS Bangka Belitung: Lonjakan Persentase Paling Tajam
Investasi pada BPRS Bangka Belitung mencatat kenaikan paling signifikan secara persentase. Nilainya melonjak dari Rp3,83 miliar menjadi Rp6,14 miliar, atau bertambah Rp2,31 miliar dalam setahun.
Kenaikan ini berasal dari pengakuan bagian laba perusahaan melalui metode ekuitas. Laba BPRS yang menjadi dasar perhitungan mencapai Rp7,89 miliar, menunjukkan kinerja positif bank pembiayaan rakyat tersebut.
Bank Sumsel Babel: Nilai Investasi Stagnan, Tak Ada Setoran Baru
Berbeda dengan dua BUMD lainnya, nilai investasi pada Bank Sumsel Babel tetap sebesar Rp47,5 miliar. Sepanjang 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal melalui mekanisme SP2D.
Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki kepemilikan sekitar 2,78 persen di bank tersebut. Nilai investasi terdiri atas saham Rp33,08 miliar, agio saham Rp14,41 miliar, dan non-saham sebesar Rp1,04 juta.
BPK Ingatkan Manfaat Nyata bagi Warga dan PAD
Dalam LHP yang dilansir Suarabangka.com, BPK menekankan bahwa pengelolaan investasi daerah harus tetap menjadi perhatian serius. Dana publik yang telah ditanamkan tidak boleh hanya memberikan keuntungan secara akuntansi.
BPK mendorong agar investasi tersebut menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan pelayanan publik, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkalpinang. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemkot ke depan.
