KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Regulator telekomunikasi India, TRAI, mewajibkan aplikasi caller-ID dan pengelola panggilan mengirimkan laporan spam dari pengguna ke platform blockchain milik operator telekomunikasi. Aturan yang diumumkan Jumat itu memperluas rezim anti-spam negara tersebut, tetapi langsung menuai protes dari Truecaller yang menilai kebijakan ini anti-kompetisi. Pengguna di India yang menjadi pasar terbesar Truecaller paling terdampak langsung oleh perubahan ini.
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) mengubah aturan yang mengatur komunikasi komersial dengan mewajibkan aplikasi caller-ID dan pengelola panggilan yang memungkinkan pengguna menandai panggilan sebagai spam atau junk untuk meneruskan laporan tersebut ke platform berbasis blockchain yang dikelola operator telekomunikasi. Platform itu berfungsi melacak komunikasi komersial sekaligus menegakkan aturan anti-spam di jaringan seluler India.
Menurut TRAI, langkah ini dimaksudkan memperluas kumpulan laporan spam yang bisa ditindaklanjuti. Laporan yang selama ini terkumpul di aplikasi pihak ketiga akan disambungkan ke infrastruktur penegakan aturan milik industri telekomunikasi.
Truecaller Menilai Aturan Ini Anti-Kompetisi
Truecaller menyebut kewajiban tersebut sebagai pertukaran satu arah yang anti-kompetisi. Perusahaan yang berbasis di Stockholm itu menilai aturan ini memindahkan aset data komersial yang bernilai dari aplikasi pengelola panggilan seperti miliknya ke operator telekomunikasi.
India merupakan pasar terbesar Truecaller, menyumbang jauh lebih dari 350 juta dari total lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan globalnya. Aplikasi ini mengandalkan laporan komunitas, deteksi otomatis, dan sejumlah sinyal lain untuk mengidentifikasi serta memblokir panggilan spam.
"Sementara data dan sentimen pengguna kami jelas menunjukkan spam melonjak akibat pemberian akses bebas kepada pelaku spam, kami telah mematuhi aturan ini sejak akhir tahun lalu," kata juru bicara Truecaller.
Skala Spam di India Jadi Latar Kebijakan
Aturan baru ini muncul saat India berhadapan dengan spam dan panggilan penipuan dalam skala raksasa. Dalam laporannya pada Februari, Truecaller menyebut penggunanya di negara itu menerima sekitar 42 miliar panggilan spam sepanjang 2025, termasuk panggilan yang diblokir, dilabeli, maupun diabaikan. Perusahaan juga mengklaim memblokir hampir 12 miliar panggilan spam sepanjang tahun tersebut.
Ini bukan pertama kali Truecaller berselisih dengan regulator India soal penanganan panggilan spam. Perusahaan Swedia itu sebelumnya menolak pembatasan yang melarang aplikasi pengelola panggilan melabeli secara otomatis panggilan dari rentang nomor tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai spam. Truecaller berargumen pengecualian itu bisa membuat panggilan tak diinginkan lolos dari filternya.
Amendemen Jumat lalu tetap mempertahankan pembatasan tersebut. Aplikasi pengelola panggilan dilarang memblokir, memfilter, atau menandai spam secara menyeluruh terhadap panggilan dari seri nomor yang digunakan untuk komunikasi promosi, layanan, dan transaksional. Meski begitu, pengguna perorangan masih bisa memblokir panggilan semacam itu di perangkat masing-masing.
Standar Pelaporan dan Penegakan Masih Kabur
Sumeysh Srivastava, mitra di firma konsultan The Quantum Hub yang berbasis di New Delhi dan memimpin kerja kebijakan regulasi telekomunikasi, menilai perubahan terbaru ini menjembatani dua lapisan berbeda. Operator telekomunikasi menyediakan jaringan dasar dan menjalankan sistem anti-spam berbasis blockchain, sementara aplikasi caller-ID beroperasi di atas jaringan untuk mengidentifikasi dan memfilter panggilan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan teknis dan yurisdiksi, termasuk standar pelaporan yang harus diikuti aplikasi dan bagaimana kewajiban itu ditegakkan terhadap perusahaan yang bukan operator telekomunikasi. Draf pada Maret sempat mengusulkan penggunaan undang-undang IT India untuk menegakkan aturan ini, tetapi Srivastava menyoroti pengumuman terbaru tidak menyebut apakah mekanisme penegakan tersebut dipertahankan dalam aturan final.
Sejauh mana informasi yang wajib diserahkan aplikasi juga belum jelas. Kazim Rizvi, pendiri direktur think tank kebijakan The Dialogue di New Delhi, menilai kewajiban mengirimkan laporan spam spesifik dari seorang pengguna berbeda secara material dari kewajiban berbagi dataset lebih luas, sinyal reputasi, atau sistem analitik yang dipakai mengidentifikasi panggilan mencurigakan.
Rizvi menambahkan aturan ini perlu kejelasan soal informasi apa yang harus dikirim, bagaimana pengguna diberi tahu atau dimintai persetujuan, serta bagaimana data itu kemudian disimpan dan digunakan. TRAI belum menjawab pertanyaan mengenai informasi apa yang wajib dibagikan aplikasi dan apakah aturan ini juga berlaku untuk fitur pelaporan spam yang tertanam di sistem operasi ponsel serta dialer seperti Android dan iOS.
Aturan Baru untuk Panggilan Berbasis AI
Amendemen tersebut juga menyasar meningkatnya penggunaan perangkat lunak dan agen suara AI untuk melakukan panggilan. Panggilan yang dilakukan otomatis tanpa seseorang menekan nomor secara langsung kini masuk ke kerangka application-to-person (A2P) milik TRAI. Cakupannya meliputi robocall serta panggilan dengan suara prerekam atau suara artifisial.
Perusahaan yang memakai sistem semacam itu wajib mendeklarasikan penggunaannya dan nomor telepon yang terlibat ke operator telekomunikasi mereka terlebih dahulu. Panggilan A2P yang tidak dideklarasikan akan diperlakukan sebagai spam.
Srivastava menilai tes kuncinya adalah bagaimana panggilan dimulai, bukan sekadar apakah panggilan memakai suara hasil AI. Hal ini menyisakan ketidakpastian soal panggilan berbantuan AI yang tetap diinisiasi manusia.
Bagi pengguna di India, aturan ini berpotensi mempercepat tindakan terhadap panggilan spam karena laporan dari aplikasi langsung masuk ke sistem operator. Namun tanpa kejelasan soal standar pelaporan dan perlindungan data, dampak praktisnya bagi pengguna maupun pengembang aplikasi caller-ID masih menunggu detail aturan turunan.
