KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Langkah ini menyatukan Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics. Entitas yang bertahan sebagai perusahaan hasil penggabungan adalah PT Multi Terminal Indonesia.
Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik, Daud Joseph, menegaskan penggabungan ini bukan sekadar seremonial. Menurutnya, selama masa transisi, ketujuh BUMN akan menjalankan integrasi operasional, hukum, keuangan, hingga tata kelola sebelum memasuki tahap transaksi akhir.
"Sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini. Dari sisi BUMN, Danantara menginginkan agar tujuh perusahaan ini dapat menjadi satu dan hari ini sudah mulai dilaksanakan," papar Daud yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia.
Daud menjelaskan, dengan satu entitas tunggal, perusahaan logistik hasil merger dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan dalam rantai pasok. Artinya, satu perusahaan mampu melaksanakan berbagai fungsi logistik yang sebelumnya terpisah-pisah di tujuh badan usaha berbeda.
"Dari situlah akan terjadi (efisiensi), ada harga yang lebih efisien, karena tidak lagi multi perusahaan," ujarnya.
Efisiensi ini diyakini bakal berdampak langsung pada biaya distribusi barang di dalam negeri. Selama ini, sektor logistik Indonesia masih dibayangi oleh biaya tinggi akibat fragmented supply chain dan banyaknya pemain yang tumpang tindih.
Konsolidasi ini menjadi uji coba pertama bagi Danantara Asset Management dalam merampingkan portofolio BUMN di sektor logistik. Ke depan, seluruh aset, sumber daya manusia, dan jaringan distribusi dari tujuh perusahaan akan dikelola secara terpusat di bawah Multi Terminal Indonesia.
Langkah serupa diperkirakan akan terus berlanjut di sektor-sektor BUMN lain yang dinilai masih memiliki tumpang tindih bisnis. Dengan satu komando, pemerintah berharap daya saing logistik nasional bisa setara dengan negara tetangga yang sistem distribusinya sudah lebih efisien.