KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta PT Pertamina (Persero) menambah armada kapal pengangkut BBM dari Jawa ke Bali dari tiga menjadi tujuh unit. Penambahan armada dilakukan untuk memperlancar distribusi energi setelah keterlambatan pengiriman memicu kelangkaan Pertalite di sejumlah wilayah Bali.
Keputusan penambahan armada kapal diambil setelah rapat evaluasi penanganan distribusi BBM bersama jajaran direksi Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Provinsi Bali di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026). Rapat menyoroti keterlambatan pasokan yang membuat antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, terutama di Denpasar, Badung, dan Tabanan.
Bahlil menyatakan permintaan percepatan distribusi sudah ia sampaikan saat rapat koordinasi di Jakarta. Sebelumnya, jalur laut Jawa–Bali hanya dilayani tiga kapal.
"Waktu saya rapat koordinasi di Jakarta, saya sudah meminta percepatan distribusi dari Jawa ke Bali yang tadinya hanya dilayani tiga kapal, sekarang ditambah menjadi tujuh kapal. Kapal kita tambah tujuh untuk menyuplai sehingga penguraian pasokan bisa berjalan bertahap dan ritmenya terjaga," kata Bahlil dalam konferensi pers di Terminal Minyak Sanggaran, Bali, Senin (19/10/2026).
Mengapa Pasokan Bali Sempat Tersendat
Kelangkaan BBM, terutama Pertalite, sempat mengganggu aktivitas warga di Denpasar, Badung, hingga Tabanan. Antrean panjang terbentuk di banyak SPBU karena pengiriman dari Jawa tidak sesuai jadwal.
Kondisi itu memaksa pemerintah daerah dan Pertamina mengambil langkah darurat agar kebutuhan harian masyarakat tetap terpenuhi. Salah satunya pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor ganjil-genap.
Puluhan SPBU juga dioperasikan 24 jam untuk meredakan antrean. Langkah ini menyasar titik-titik dengan kepadatan pembeli tertinggi, sehingga antrean tidak menumpuk pada jam tertentu saja.
Dampak ke Warga dan Pelaku Usaha
Bagi masyarakat Bali, tambahan empat kapal berarti pasokan BBM tidak lagi bergantung pada tiga unit pengangkut yang rentan terganggu jadwalnya. Ritme pengiriman yang lebih rapat diharapkan memulihkan ketersediaan Pertalite di SPBU.
Pelaku usaha pariwisata dan transportasi di Denpasar dan Badung termasuk pihak yang paling merasakan dampak kelangkaan. Operasional kendaraan wisata dan angkutan barang bergantung pada pasokan harian yang stabil.
Pemerintah Provinsi Bali terlibat langsung dalam rapat evaluasi, menandakan penanganan distribusi energi tidak lagi hanya urusan Pertamina. Koordinasi lintas lembaga dibutuhkan karena kelangkaan menyentuh aktivitas ekonomi daerah.
Langkah Selanjutnya
Penambahan armada kapal menjadi tujuh unit diharapkan membuat penguraian pasokan berjalan bertahap dengan ritme yang terjaga. Pertamina belum merinci jadwal kedatangan kapal tambahan maupun volume BBM yang diangkut per pelayaran.
BPH Migas sebagai regulator ikut dalam evaluasi, mengingat persoalan menyangkut kuota dan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Bali. Pengawasan diperlukan agar penambahan pasokan benar-benar sampai ke SPBU, bukan tertahan di terminal.
Bagi Pertamina, penambahan kapal berarti biaya logistik jalur laut naik dalam jangka pendek. Namun kelangkaan yang berlarut berisiko lebih mahal: antrean panjang, keluhan masyarakat, dan sorotan terhadap kinerja distribusi perusahaan milik negara.
