BANGKA BARAT — Pergantian Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bangka Barat kali ini langsung dibebani target operasional yang konkret. Bukan sekadar seremoni serah terima jabatan, Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak langsung menekankan satu persoalan yang harus segera dituntaskan oleh pejabat baru.
Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi sorotan utama dalam arahannya. Kapolres menilai, situasi ini sudah berlangsung cukup lama dan mulai menimbulkan dampak sistemik di sejumlah ruas jalan.
Antrean SPBU Dinilai Ganggu Arus dan Potensi Kriminalitas
Dalam sambutannya, AKBP Helen Simanjuntak menyebut bahwa antrean di SPBU bukan lagi sekadar masalah kemacetan biasa. Ia menilai kondisi itu bisa menjadi celah terjadinya gesekan antarwarga dan tindak kriminalitas jalanan jika dibiarkan.
"Antrean kendaraan di SPBU tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat apabila tidak ditangani secara optimal," tegas Kapolres dalam arahannya, Jumat (24/7/2026).
Strategi Penanganan: Kolaborasi dengan Pemda dan Pengelola SPBU
Kapolres tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga merumuskan pendekatan yang harus diambil. Ia meminta Kasat Lantas baru untuk bergerak cepat, tepat, dan humanis.
Langkah itu harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan instansi terkait diminta duduk bersama agar pengaturan lalu lintas di sekitar titik SPBU berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Kasat Lantas Baru: IPTU Andre Hastary Muhammad
Pejabat yang kini memegang amanah baru adalah IPTU Andre Hastary Muhammad, S.Tr.K., S.I.K. Ia menggantikan pejabat lama dalam upacara serah terima yang berlangsung di Mapolres Bangka Barat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang kepolisian, ia diharapkan mampu membawa pendekatan baru dalam pengaturan lalu lintas, khususnya di titik-titik rawan kemacetan seperti kawasan SPBU.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari IPTU Andre terkait langkah-langkah awal yang akan diambil. Namun, arahan langsung dari Kapolres menjadi sinyal bahwa penanganan antrean BBM akan menjadi salah satu indikator kinerja utama satuan lalu lintas ke depan.
