PANGKALPINANG — Percepatan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang menemukan titik baru. Selain mengandalkan pembangunan infrastruktur pengolahan, pemkot mulai memastikan fasilitas dasar di ruang publik tersedia. BNI Kantor Cabang Bangka Trade Center menyerahkan 15 set tong sampah yang diterima langsung Wali Kota Saparudin di halaman Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (3/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Saparudin didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna. Ia menyebut bantuan tersebut merupakan wujud sinergi dengan badan usaha milik negara dalam program Pangkalpinang Bersih dan Indonesia Asri.
Lima TPS3R Ditargetkan Beroperasi pada 2026
Pemkot Pangkalpinang tengah memperkuat pengolahan sampah melalui pembangunan dan revitalisasi TPS3R. Pada tahun ini, satu unit TPS3R dari Kementerian Pekerjaan Umum akan ditempatkan di Air Kepala Tujuh. Dua unit lain di Genas dan Ketapang juga akan direvitalisasi.
Pemkot berharap PT Timah turut membantu pembangunan satu unit TPS3R. Jika terealisasi, total lima TPS3R dapat beroperasi di Pangkalpinang pada 2026.
“Tahun 2027 kita programkan dua lagi,” kata Saparudin.
15 Unit Tong Sampah untuk Ruang Publik
Bantuan dari BNI Kantor Cabang Bangka Trade Center akan ditempatkan di sejumlah ruang publik. Wali Kota menyebut langkah ini tidak hanya menambah fasilitas kebersihan, tetapi juga mengubah kebiasaan warga dalam mengelola sampah.
“Alhamdulillah, dalam program Pangkalpinang Bersih, Indonesia Asri ini, kita memang bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder, teman-teman dari BUMN,” ujar Saparudin.
Pemilahan Sampah Dimulai dari Sekolah
Penyediaan tong sampah menurut Saparudin hanyalah bagian kecil dari program kebersihan. Pemkot Pangkalpinang mendorong pemilahan sampah di sekolah-sekolah dan fasilitas umum lain agar pengelolaan berjalan dari sumbernya.
“Program kita untuk pemilahan sampah di tempat-tempat publik, kemudian di sekolah-sekolah, tempat-tempat umum,” katanya.
Ia berharap dukungan serupa datang dari stakeholder lain. Dengan begitu, program Pangkalpinang Bersih tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga partisipasi dunia usaha dan badan usaha milik negara.
